JAKARTA, suaraindonesia.web.id (30-09-2026) — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menyampaikan sejumlah prinsip yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031.
Salah satu yang ditekankan adalah pemerataan keterwakilan wilayah, generasi, serta unsur kader dalam struktur kepengurusan organisasi.
Gus Kikin menyampaikan, proses penyusunan kepengurusan melibatkan tim formatur yang merepresentasikan wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Enam orang ditunjuk untuk mewakili tiga kawasan tersebut.
Masing-masing kawasan diwakili dua orang. Pembagian itu dimaksudkan untuk memastikan proses penyusunan kepengurusan tidak hanya berpusat pada satu wilayah, tetapi mencerminkan keterwakilan NU dari berbagai daerah di Indonesia.
Pembentukan tim formatur sendiri dilakukan setelah Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Berdasarkan ketentuan yang diumumkan dalam Sidang Pleno V, tim formatur bertugas menyusun struktur kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031.
Dalam penyusunan struktur tersebut, terdapat perubahan jumlah pada sejumlah unsur kepengurusan dibandingkan periode sebelumnya.
Pada unsur Mustasyar, misalnya, disiapkan sebanyak 33 orang. Sementara pada jajaran Rais dan Wakil Rais, jumlahnya meningkat dari tiga orang pada periode sebelumnya menjadi enam orang.
Jajaran Rais juga mengalami perubahan, dari sebelumnya 26 orang menjadi 31 orang. Adapun jajaran Katib Aam dan Katib disebut berjumlah 33 orang pada kepengurusan hasil Muktamar di Lampung, kemudian menjadi 32 orang dalam kepengurusan hasil Muktamar ke-35 di Tambakberas.
Untuk unsur A'wan Syuriyah, jumlahnya mencapai 34 orang.
Perubahan juga terjadi pada jajaran Tanfidziyah. Jumlah Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang pada periode sebelumnya lima orang, kini menjadi delapan orang.
Sementara itu, jumlah ketua berkurang dari 27 orang menjadi 26 orang. Untuk Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, jumlahnya meningkat dari 21 orang menjadi 32 orang.
Adapun jajaran Bendahara Umum dan Bendahara yang pada periode sebelumnya disebut berjumlah ... orang, dalam kepengurusan baru menjadi delapan orang.
Secara keseluruhan, jumlah struktur kepengurusan yang sebelumnya 189 orang meningkat menjadi 210 orang. Dengan demikian, terdapat penambahan sebanyak 21 orang dalam struktur kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031.
Tekankan Pemerataan
Gus Kikin mengatakan, penambahan dan perubahan struktur tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah personel. Menurut dia, aspek pemerataan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan kepengurusan.
"Kita ingin ada pemerataan, dari generasi awal dan akhir," kata Gus Kikin.
Pemerataan tersebut mencakup keterwakilan lintas generasi dan kader dari berbagai badan otonom serta unsur lain di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Ia menyebut kader dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, serta unsur lainnya perlu mendapatkan ruang secara proporsional dalam struktur kepengurusan.
"IPNU, PMII, Ansor ditambah unsur lain, seimbang semua," ujar Gus Kikin.
Prinsip pemerataan tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun kepengurusan PBNU yang mencerminkan keberagaman basis kader, pengalaman, generasi, dan wilayah NU di Indonesia.
Dengan komposisi tersebut, penyusunan kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031 diarahkan tidak hanya untuk memperkuat struktur organisasi, tetapi juga memastikan keterwakilan berbagai unsur yang menjadi bagian dari perjalanan Nahdlatul Ulama.
0 Komentar