JAKARTA, SUARAINDONESIA.web.id (22-10-2026)— Ketua Dewan Pakar Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (PP ADI), Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, mendorong pembenahan menyeluruh sistem pendidikan nasional melalui revisi tata kelola regulasi, penataan anggaran, dan penguatan akses pendidikan tinggi.
Gagasan tersebut disampaikan Ali Masykur dalam Diskusi Nasional bertajuk “Arah Baru Pendidikan Tinggi Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam RUU Sisdiknas” pada Kamis (22/10/2026).
Dalam diskusi itu, Ali Masykur menyoroti tumpang tindih peraturan di sektor pendidikan yang dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi dan kontradiksi kebijakan. Ia menawarkan dua pilihan kepada Komisi X DPR RI, yakni menjadikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai undang-undang induk atau menggabungkan berbagai aturan pendidikan ke dalam satu undang-undang.
“Pilihan pertama, menjadikan UU Sisdiknas sebagai undang-undang induk (umbrella act) sehingga aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan,” ujarnya.
Pilihan kedua, menurut dia, adalah mengompilasi aturan tentang sistem pembelajaran, guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam satu regulasi terpadu.
Ali Masykur menyampaikan pandangan tersebut dengan merujuk pengalamannya sebagai Sekretaris Panitia Ad Hoc I MPR RI dalam proses amandemen Pasal 31 UUD 1945 serta Wakil Ketua Panitia Kerja UU Sisdiknas 2003.
Meninjau Kembali Anggaran Pendidikan
Selain regulasi, Ali Masykur menyoroti pelaksanaan mandat anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
Ia menyatakan, berdasarkan pemahaman awal perumusan ketentuan tersebut, anggaran pendidikan semestinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki sistem pendidikan. Menurut dia, gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur pada awalnya tidak dimaksudkan masuk dalam perhitungan alokasi tersebut.
Namun, ia mengakui keterbatasan fiskal negara membuat komponen gaji guru dan pembangunan fisik kemudian dimasukkan dalam anggaran pendidikan.
Ali Masykur juga menekankan prinsip education for all atau pendidikan untuk semua. Prinsip tersebut, menurut dia, perlu diwujudkan melalui kesempatan yang setara bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), termasuk mereka yang tinggal di luar Jawa, berasal dari keluarga kurang mampu, maupun penyandang disabilitas.
Kritik terhadap Komersialisasi Kampus
Dalam pembahasan pendidikan tinggi, Ali Masykur mengingatkan bahwa otonomi perguruan tinggi jangan sampai bergeser menjadi orientasi komersial.
Ia menyoroti pembukaan jalur mandiri dengan kuota besar oleh sejumlah PTN berstatus Badan Hukum (PTN-BH) maupun Badan Layanan Umum (BLU). Menurut dia, diperlukan pengaturan mengenai batas kuota penerimaan mahasiswa dan jumlah program studi agar keberadaan PTN tidak menghambat perkembangan PTS.
“PTN-BH dan BLU jangan seperti ‘kapal keruk’ yang mengambil mahasiswa sebanyak-banyaknya hingga mematikan perguruan tinggi swasta,” katanya.
Ali Masykur turut mengingatkan agar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diterapkan secara hati-hati sehingga fleksibilitas pendidikan tidak menghilangkan esensi proses pembelajaran berjenjang.
Sebagai alternatif pemerataan mutu, ia mengusulkan skema moving class atau moving education. Melalui skema tersebut, mahasiswa dari perguruan tinggi di daerah dapat mengambil mata kuliah di kampus unggulan di kota besar.
Usulkan Evaluasi Sikap Mahasiswa hingga Akhir Studi
Ali Masykur juga mengusulkan perubahan evaluasi mata kuliah Agama dan Pancasila atau Kewarganegaraan. Ia berpandangan bahwa kedua mata kuliah tersebut tidak cukup dinilai dari penguasaan pengetahuan, tetapi juga perlu memperhatikan pembentukan sikap dan adab mahasiswa.
Ia mengusulkan agar penilaian kedua mata kuliah tersebut ditangguhkan hingga akhir jenjang pendidikan dan menjadi salah satu syarat kelulusan. Menurut dia, kampus perlu memiliki tim pemantau perilaku mahasiswa selama masa studi.
Perilaku seperti kekerasan, anarkisme, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan tidak beradab terhadap dosen, menurut usulannya, perlu menjadi pertimbangan dalam evaluasi tersebut.
Pada bagian akhir paparannya, Ali Masykur mendorong penyederhanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Ia mengusulkan agar berbagai Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dikoordinasikan melalui satu pintu induk, yakni Badan Akreditasi Nasional (BAN), dengan skema lisensi terpadu seperti pola koordinasi BNSP terhadap LSP.
Berbagai usulan tersebut, menurut Ali Masykur, menjadi bagian dari pembenahan regulasi dan tata kelola pendidikan yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Sisdiknas.
0 Komentar