Sumber: Kompas TV
JAKARTA, SUARAINDONESIA.web.id (14-10-2026) – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menemui Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana.
Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan lembaga penegak hukum menekankan pentingnya sinergi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mendukung kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penyidik dan penuntut umum merupakan bagian yang saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Kualitas penyidikan akan memengaruhi proses penuntutan dan pada akhirnya turut menentukan kualitas perkara yang diperiksa di pengadilan.
“Kami selalu mengatakan bahwa hasil penyidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus, hasil penuntutan yang bagus akan menghasilkan putusan yang bagus, dan ini adalah untuk keadilan masyarakat,” kata Burhanuddin.
Kapolri ingin sinergi diperkuat hingga daerah
Suyudi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dengan mitra kerja setelah dirinya menjabat sebagai Kapolri. Ia berharap hubungan yang telah terjalin antara Polri dan Kejaksaan dapat semakin kuat dan produktif.
Menurut Suyudi, kedua institusi merupakan bagian dari criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Karena itu, kolaborasi diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan secara terpadu dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kami ingin membangun silaturahmi dan juga sinergisitas yang lebih baik, yang selama ini sudah terjaga dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi,” ujar Suyudi.
Ia menegaskan, penguatan koordinasi tidak cukup dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga perlu diterapkan hingga ke jajaran kepolisian dan kejaksaan di daerah.
Hubungan antara penyidik Polri dan jaksa di tingkat Kejaksaan Negeri, menurut dia, perlu terus diperkuat agar penanganan perkara berjalan lebih efektif.
Suyudi juga menyatakan Polri akan tetap memberikan dukungan kepada jajaran Kejaksaan, termasuk dalam aspek pengamanan sesuai dengan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) yang telah disepakati kedua lembaga.
Belum ada MoU baru
Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, pertemuan tersebut disebut sebagai forum silaturahmi yang membahas sinergi dan koordinasi penanganan perkara.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya nota kesepahaman baru, pihak yang memberikan keterangan menyatakan belum ada MoU baru. Nota kesepahaman yang telah berlaku tetap menjadi dasar kerja sama kedua institusi.
Pembahasan juga mencakup penyamaan persepsi dalam penanganan perkara, terutama agar koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dapat mendukung proses hukum yang sesuai dengan ketentuan.
Jaksa tanggapi eksepsi terdakwa
Dalam kesempatan yang sama, wartawan juga menanyakan perkembangan perkara yang melibatkan Febri, yang dalam transkrip disebut mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan.
Pihak Kejaksaan menjelaskan bahwa pengajuan eksepsi merupakan hak terdakwa yang diatur dalam hukum acara pidana. Adapun keputusan untuk menerima atau menolak keberatan tersebut merupakan kewenangan majelis hakim.
Jaksa menyatakan tetap meyakini surat dakwaan yang diajukan telah disusun dengan benar. Namun, perkembangan perkara, termasuk kebutuhan menghadirkan saksi dan menguji bukti, akan mengikuti proses persidangan.
Dalam menjawab pertanyaan mengenai sejumlah nama yang disebut dalam perkara, pihak Kejaksaan meminta agar proses persidangan diikuti terlebih dahulu. Keterangan saksi, bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan akan menjadi bahan pertimbangan penuntut umum maupun majelis hakim.
Catatan: Identitas lengkap terdakwa, nomor perkara, dan sejumlah nama yang muncul dalam transkrip belum dapat dipastikan hanya dari materi tersebut. Karena itu, informasi terkait perkara individual perlu diverifikasi lebih lanjut melalui dokumen pengadilan atau keterangan resmi Kejaksaan sebelum diterbitkan.
Koordinasi menjadi kunci penegakan hukum
Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung menegaskan pentingnya hubungan kerja yang solid antara kepolisian dan kejaksaan. Kedua lembaga memiliki kewenangan berbeda, tetapi saling berkaitan dalam rangkaian proses penegakan hukum.
Penguatan koordinasi diharapkan tidak hanya memperlancar penanganan perkara, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur, memberikan kepastian hukum, serta menjaga hak-hak para pihak yang terlibat.
Bagi masyarakat, sinergi antarlembaga penegak hukum pada akhirnya perlu tercermin dalam penanganan perkara yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan.
(Red. AMU)
0 Komentar