JAKARTA, SUARAINDONESIA.web.id (15-10-2026) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Pemanggilan ulang ini dilakukan setelah Nusron tidak memenuhi panggilan penyidik pada 7 Oktober 2026. Saat itu, ketidakhadirannya disampaikan kepada KPK dengan alasan terdapat agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap Nusron memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
Keterangan Nusron dinilai penting untuk membantu penyidik memahami konstruksi perkara serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
KPK sebelumnya menyampaikan bahwa surat pemanggilan ulang telah dilayangkan kepada Nusron. Pemeriksaan dijadwalkan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Hingga pukul 10.53 WIB, Nusron belum terlihat di KPK
Berdasarkan laporan langsung Sindo Siang dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hingga pukul 10.53 WIB, tim peliput belum melihat kedatangan Nusron ataupun pihak yang mewakilinya.
Pemeriksaan tersebut disebut biasanya dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Namun, pada saat laporan disampaikan, belum ada kepastian mengenai kehadiran Nusron.
Informasi tersebut merupakan kondisi pada saat peliputan berlangsung dan tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa Nusron tidak hadir sepanjang hari.
Sebelumnya, pada pemeriksaan 7 Oktober, Nusron menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran karena agenda lain di lingkungan kementerian. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaannya.
KPK tetapkan delapan tersangka
Kasus yang tengah diusut KPK berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pejabat pertanahan di Kabupaten Bogor, pimpinan perusahaan, serta sejumlah pihak swasta.
Delapan tersangka tersebut adalah:
- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
- Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
- Adrianto Pitojo Adi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
- Arif Sugiyanto, pihak swasta.
- Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, pihak swasta.
- Rizal Pahlevi, pihak swasta.
- Erwin, pihak swasta.
- Muhammad Fakhry, pihak swasta.
KPK menyebut empat tersangka dari kalangan swasta, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry, diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Status tersebut merupakan keterangan yang disampaikan penyidik dan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Nusron dalam tindak pidana yang sedang diusut.
Nusron sendiri dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, bukan sebagai tersangka dalam perkara tersebut berdasarkan informasi yang tersedia.
Penyidik telusuri aliran uang
Selain memeriksa saksi, KPK juga menelusuri aliran uang yang diduga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan.
Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, KPK mengungkapkan penyitaan barang bukti dengan nilai total sekitar Rp 106,3 miliar dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan pengurusan pertanahan serta peran masing-masing pihak.
Pada 14 Oktober 2026, Ketua KPK Setyo Budiyanto kembali menegaskan harapannya agar Nusron memenuhi panggilan penyidik. KPK ingin memperoleh keterangan langsung untuk memperjelas konstruksi perkara dan menilai apakah terdapat pihak lain yang memiliki peran penting.
Pemeriksaan terhadap Nusron menjadi salah satu bagian dari upaya penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh. Meski demikian, kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang berlaku.
KPK diharapkan dapat menyampaikan perkembangan pemeriksaan secara resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
0 Komentar